Lakukan Konsultasi dan Koordinasi di Kanwil KemenHAM Jateng Wilker DIY, Inspektorat Jenderal Dorong Penguatan Maturitas SPIP
Tim Inspektorat Jenderal bersama Biro Umum, Protokol, dan Humas melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Wilayah Kerja D.I. Yogyakarta.
Tim Inspektorat Jenderal bersama Biro Umum, Protokol, dan Humas melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Wilayah Kerja D.I. Yogyakarta.
Tim Inspektorat Jenderal bersama Biro Umum, Protokol, dan Humas melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Wilayah Kerja D.I. Yogyakarta.
Tim Inspektorat Jenderal bersama Biro Umum, Protokol, dan Humas melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Wilayah Kerja D.I. Yogyakarta.
Tim Inspektorat Jenderal bersama Biro Umum, Protokol, dan Humas melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Wilayah Kerja D.I. Yogyakarta.
Yogyakarta (19/11/2025) — Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) terus memperkuat upaya peningkatan kualitas pengendalian internal di wilayah kerja. Pada Selasa (18/11), Tim Itjen bersama Biro Umum, Protokol, dan Humas melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Wilayah Kerja D.I. Yogyakarta (Kanwil KemenHAM Jateng Wilker DIY). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal, Farid Junaedi.
Dalam arahannya, Farid menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam menunjang perolehan nilai maturitas SPIP Kementerian HAM secara menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa SPIP merupakan proses integral yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, menjamin keandalan pelaporan keuangan, mengamankan aset negara, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Farid juga mengingatkan bahwa dasar hukum penyelenggaraan SPIP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang mewajibkan seluruh pimpinan instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah, untuk menerapkan SPIP secara menyeluruh. Karena itu, penguatan SPIP bukan hanya menjadi tugas Unit Kepatuhan Internal atau APIP, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pegawai. “Efektivitas SPIP hanya dapat terwujud jika setiap individu terlibat aktif dan memahami perannya,” tegasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi penguatan mental bagi seluruh pegawai di wilker DIY. Dalam kesempatan ini, Farid memberikan motivasi agar seluruh pegawai tetap bekerja maksimal meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi sarana maupun prasarana. Farid menekankan bahwa komitmen dan semangat kerja merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas kinerja organisasi.
Melalui kegiatan ini, Itjen berharap seluruh jajaran di wilker DIY semakin siap dalam menghadapi proses penilaian maturitas SPIP serta mampu memperkuat budaya pengendalian internal di lingkungan KemenHAM RI.
