Ciptakan Komunukasi Publik Sekaligus Kinerja Kehuamsan dan Protokol, KemenHAM RI Gelar FGD

Jakarta (04/11/2025) — Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kehumasan dan Protokol yang dibuka oleh Kepala Biro Umum, Protokol, dan Humas KemenHAM RI, Pungka M. Sinaga, Selasa (04/11). Dalam sambutan Sekretaris Jenderal KemenHAM RI, Pungka menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai wadah untuk berbagi pengalaman, menyamakan persepsi, serta memperkuat sinergi antara fungsi kehumasan dan protokol di lingkungan KemenHAM.

Menurutnya, dua fungsi tersebut merupakan garda terdepan dalam membangun citra positif KemenHAM, terutama karena kementerian ini masih tergolong baru dan tengah memperluas jangkauan ke 20 Kantor Wilayah dan 13 Wilayah Kerja. “Fungsi protokol pada dasarnya merupakan wajah institusi yang menjunjung tinggi etika, tata krama, dan kehormatan lembaga. Sementara kehumasan berperan dalam membangun komunikasi publik yang transparan, cepat, dan terpercaya, sehingga pesan-pesan kinerja KemenHAM dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya dalam pemaparan narasumber, Noudhy Valdryno, Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah BAKOM RI, menyampaikan pentingnya komunikasi publik yang transparan, konsisten, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas instansi, strategi mengatasi disinformasi di media sosial, serta narasi yang membangun kepercayaan publik melalui partisipasi aktif masyarakat.

Sementara itu, Billy Khaerudin, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas, menyoroti pentingnya komunikasi berbasis data dan literasi digital yang kuat. Ia juga menekankan perlunya sistem manajemen konten terpadu, protokol penanganan krisis, serta penggunaan Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur efektivitas strategi komunikasi pemerintah dalam era transformasi digital.

Thomas Harming Suwarta, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, turut mengingatkan bahwa komunikasi publik di KemenHAM harus berorientasi pada dialog dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia perlu diterjemahkan ke dalam praktik komunikasi yang konkret, relevan, dan mudah dipahami publik agar pesan kemanusiaan KemenHAM dapat tersampaikan secara luas dan berdampak nyata.

Adapun, Kol Inf Gondolpus Borlak, Komandan Detasemen Kawal Khusus Pengawalan Kementerian Pertahanan RI, menekankan pentingnya disiplin, etika, dan integritas dalam pelaksanaan tugas protokoler, khususnya dalam melayani tamu negara. Ia menegaskan bahwa pelayanan protokol harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian, serta didukung kepemimpinan yang terbentuk dari pengalaman dan komitmen.

Bicara mengenai teknis kehumasan, Yosef Sampurna Nggarang, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Pemenuhan HAM, menyampaikan pentingnya dokumentasi dalam setiap kegiatan KemenHAM. Ia menekankan perlunya memahami subjek dan konteks dalam pengambilan foto, serta pentingnya storytelling untuk menarik perhatian audiens. Stanislaus Wena, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional, mengatakan pentingnya kolaborasi dan kontribusi dalam konteks kehumasan di dalam pelaksanaan kegiatan KemenHAM RI. Ia mengajak semua peserta untuk menggunakan media sosial dalam membagikan momen penting melalui foto dan narasi.