Hadiri Sosialisasi dan Audiensi Peradaban HAM, KemenHAM Tegaskan Pembangunan Berbasis HAM sebagai Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045
KemenHAM RI menekankan pentingnya pembangunan nasional yang berlandaskan pada Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).
KemenHAM RI menekankan pentingnya pembangunan nasional yang berlandaskan pada Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).
Denpasar (05/12/2025) — Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) melalui Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, menekankan pentingnya pembangunan nasional yang berlandaskan pada Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).
“HAM merupakan fondasi keberadaban bangsa. Pembangunan yang tidak berlandaskan HAM berisiko menciptakan ketimpangan, diskriminasi, dan melemahkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Asta Cita menempatkan agenda HAM sebagai prioritas pertama untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan berjalan dalam kerangka keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas,” ucapnya dalam kegiatan sosialisasi dan audiensi peradaban HAM menuju Indonesia Emas 2045 serta pemahaman terkait bisnis dan HAM melalui platform Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA), Jumat (05/12).
Ia kemudian turut memaparkan kebijakan terbaru terkait Bisnis dan HAM, termasuk perkembangan PRISMA yang menjadi instrumen penting bagi pelaku usaha. Ia kemudian menjelaskan bahwa PRISMA membantu perusahaan menganalisis potensi risiko pelanggaran HAM dalam operasional bisnis, mulai dari kebijakan tenaga kerja, keselamatan kerja, rantai pasok, hingga aspek lingkungan dan masyarakat adat.
Disamping itu, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan menghormati martabat manusia. Melalui pemahaman dan penerapan prinsip HAM, lanjutnya, pelaku usaha tidak hanya menghindari risiko hukum dan sosial, tetapi juga meningkatkan reputasi serta kepercayaan publik.
“Pembangunan berbasis HAM merupakan modal utama bagi Indonesia untuk mencapai kualitas peradaban yang modern dan setara, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya dengan tegas.
