KemenHAM RI Catat Kinerja Terbaik 2025, Pigai Tegaskan Komitmen Indonesia dalam Pemajuan HAM

Jakarta (05/01/2026) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menyampaikan laporan capaian dan kemajuan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) sepanjang tahun 2025. Di hadapan para pimpinan tinggi, para pejabat struktural, para pejabat fungsional, dan seluruh pegawai, Pigai menegaskan KemenHAM RI sebagai kementerian baru telah menunjukkan performa yang melampaui ekspektasi dalam tata kelola maupun prestasi internasional.

“KemenHAM RI diawali dengan staf yang hanya sedikit. Namun, melalui kerja keras seluruh pimpinan dan jajaran, KemenHAM RI ini kini telah memiliki gedung sendiri dan struktur organisasi yang lengkap hingga ke tingkat wilayah,” ucap Pigai dalam kegiatan Kaleidoskop 2025, Rencana Kerja 2026, dan Peluncuran Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis HAM, bertempat di Jakarta pada Senin (05/01).

Pigai ungkapkan capaian ini membuktikan bahwa KemenHAM RI mampu bersaing dengan kementerian lain yang usianya sudah cukup lama. Hal ini ditandai dengan adanya gedung milik sendiri, struktur organisasi yang lengkap hingga tingkat wilayah, serta berhasil membentuk 20 Kantor Wilayah dan 18 Wilayah Kerja.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Pigai menyoroti peningkatan realisasi anggaran KemenHAM RI, dari sekitar Rp 5 miliar menjadi lebih dari Rp 400 miliar. Peningkatan ini membuktikan bahwa KemenHAM dianggap mampu mengelola anggaran secara mandiri bagi para pegawainya. Di bidang sumber daya manusia, KemenHAM RI juga berhasil mendorong Kemenpan RB untuk memberikan kuota 500 formasi pegawai baru karena KemenHAM RI memiliki manajemen organisasi yang modern dan transparan.

Pada sektor regulasi, KemenHAM RI telah menerbitkan sekitar 17 Peraturan Menteri dan tengah merampungkan dua Peraturan Presiden, yakni tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) serta Bisnis dan HAM. Kedua regulasi tersebut dinilai strategis sebagai salah satu prasyarat Indonesia untuk bergabung dengan organisasi internasional seperti Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Selain itu, peluncuran Indeks HAM Republik Indonesia juga telah masuk sebagai bagian dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Pigai juga menyoroti meningkatnya kepercayaan publik terhadap KemenHAM RI, yang tercermin dari lonjakan pengaduan masyarakat, dari sekitar 70 laporan menjadi lebih dari 1.300 pengaduan. Di tingkat internasional, Indonesia kini dipercaya menjadi Presiden Dewan HAM PBB, yang menurut Pigai merupakan pencapaian bersejarah setelah 80 tahun Indonesia merdeka. Untuk mendukung peran tersebut, KemenHAM RI akan menugaskan dua hingga tiga staf khusus di pusat Dewan HAM PBB di Jenewa.

Menutup sambutannya, Pigai meminta seluruh jajaran untuk tetap rendah hati meskipun kementerian mereka kini menjadi pusat perhatian publik karena prestasi kerja. "Ingatlah bahwa kita berdiri tegak karena orang menghormati kerja keras kita selama setahun ini," pungkas Pigai.

Sementara itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengapresiasi capaian KemenHAM RI selama 2025 dan menegaskan bahwa memasuki tahun anggaran 2026, fokus utama kementerian adalah pengarusutamaan HAM dan penguatan penegakan HAM. Ia mengajak seluruh jajaran untuk bekerja secara solid dan kolaboratif agar KemenHAM RI semakin kuat dalam melayani publik.

“Mari sambut tahun 2026 dengan semangat yang baru untuk memastikan KemenHAM RI semakin kuat dan semakin baik sehingga KemenHAM RI dapat merealisasikan Asta Cita Nomor Satu oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” pesan Mugiyanto.

Pada kesempatan yang sama, KemenHAM RI secara resmi meluncurkan JFT Analis HAM. Peluncuran ini menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten guna mendukung implementasi pemajuan dan penegakan HAM secara berkelanjutan.