KemenHAM RI Siap Beri Asistensi Kemanusiaan bagi Warga Terdampak Konflik di Sudan

Jakarta (06/11/2025) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melakukan audiensi dengan Duta besar Sudan utuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali, di ruang rapat Menteri HAM, Kamis (06/11). Pertemuan tersebut membahas kondisi kemanusiaan yang dihadapi masyarakat Sudan akibat konflik yang masih berlangsung di negara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Pigai menyampaikan rasa empati, simpati, dan duka cita mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Sudan. Pigai menegaskan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM RI) siap memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan apabila terdapat permintaan resmi dari Pemerintah Sudan melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

“Kalau ada permintaan resmi dari Negara Sudan kepada KemenHAM RI melalui Menteri Luar Negeri, tentu kami bisa melakukan langkah-langkah asistensi (humanitarian assistant), termasuk membantu mewujudkan rekonsilitasi dan perdamaian bagi masyarakat yang mengalami konflik di sana,” ujar Pigai.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa langkah yang diambil KemenHAM RI akan difokuskan pada aspek hak asasi manusia dan kemanusiaan, tanpa mencampuri ranah politik internal Sudan. “Kami tidak masuk ke urusan politik atau konflik yang besar, tetapi fokus bagaimana memastikan adanya rekonsiliasi, perdamaian, simpati, dan empati terhadap masyarakat Sudan,” jelasnya.

Pigai juga meminta agar pihak Kedutaan Besar RI di Sudan menyampaikan surat resmi kepada KemenHAM RI dengan tembusan kepada Menteri Luar Negeri terkait langkah asistensi kemanusiaan yang dapat dilakukan untuk membantu warga Sudan yang sedang berada dalam situasi krisis, termasuk pengungsi yang tersebar di negara-negara tetangga.

Pigai menambahkan bahwa posisi Indonesia tetap netral dalam menyikapi konflik internasional, namun memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi pada upaya perdamaian dunia. “Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa terdapat lebih dari 110 konflik bersenjata di berbagai negara, dan Indonesia siap mengambil peran dalam menciptakan perdamaian global. Dalam konteks ini, KemenHAM berfokus pada perlindungan dan pemajuan HAM saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan, Yassir Mohamed Ali, menyampaikan kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan akibat konflik di Sudan. Ia menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negaranya dilakukan oleh kelompok bersenjata yang dikenal sebagai RSF (Rapid Support Forces), yang disebutnya telah melakukan berbagai kejahatan terhadap warga sipil. Menurut Yassir, sebagian kelompok tersebut mendapatkan dukungan dari pihak-pihak tertentu di tingkat regional maupun internasional.

Yassir menegaskan pentingnya memahami isu hak asasi manusia secara jernih dan proporsional, agar tidak dijadikan alat bagi kepentingan politik internasional. Ia berharap kerja sama dengan Indonesia, termasuk Kementerian HAM RI, dapat membantu menyebarluaskan informasi yang benar mengenai situasi kemanusiaan di Sudan. “Hak asasi manusia harus ditegakkan untuk melindungi rakyat, bukan dijadikan sarana intervensi politik oleh kekuatan luar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yassir menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan dukungan nyata bagi Sudan sejak awal krisis, termasuk melalui pengiriman pesawat bantuan kemanusiaan dari Jakarta ke Port Sudan. Ia juga berharap kerja sama kedua negara dapat diperkuat, khususnya dalam bidang rekonstruksi, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan. “Indonesia memiliki posisi ekonomi, moral, dan politik yang kuat di dunia internasional. Kami berharap Indonesia dapat menjadi mitra utama Sudan dalam membangun perdamaian dan masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.