KemenHAM RI Tegaskan Pembangunan Peradaban HAM sebagai Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045

Denpasar (06/12/2025) – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) melalui Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun Peradaban Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fondasi utama menuju Generasi Indonesia Emas 2045.

“HAM merupakan dasar keberadaban bangsa. Tanpa penghormatan terhadap martabat manusia, pembangunan apa pun akan kehilangan arah moralnya. Selain itu, kualitas manusia adalah titik awal pembangunan, sehingga pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan harus ditempatkan sebagai prioritas utama,” ujarnya dalam Kuliah Umum Peradaban HAM Menuju Generasi Indonesia Emas 2045 yang digelar KemenHAM RI di Kampus Ngurah Rai, Denpasar, Kamis (04/12).

Ia menegaskan bahwa pemerintah menempatkan agenda HAM sebagai prioritas pertama dalam Asta Cita, guna memastikan setiap kebijakan pembangunan berada dalam kerangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Pembangunan modern, katanya, tidak dapat diukur semata dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuan masyarakat menikmati kebebasan, hidup bermartabat, serta memiliki akses penuh terhadap hak-hak dasar. Karena itu, pembangunan berbasis HAM harus bersifat inklusif, non-diskriminatif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, komitmen tersebut diterjemahkan melalui berbagai instrumen, seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), penyusunan indikator pembangunan berbasis HAM, serta penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Ia juga menyoroti sejumlah program strategis, seperti penyediaan makanan bergizi gratis untuk anak sekolah, layanan kesehatan primer, akses pendidikan gratis, hingga program sosial untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Adapun RANHAM 2021–2025, lanjutnya, juga memberi perhatian khusus pada kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, lanjut usia, serta kelompok miskin dan terpencil. “Pembangunan berbasis HAM adalah kunci agar tidak satu pun masyarakat tertinggal, sehingga Indonesia Emas 2045 dapat terwujud secara adil, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya.