Laksanakan Mandat Komisi XIII DPR RI, Kanwil KemenHAM Sumut Pimpin Tim Gabungan Selesaikan Konflik Agraria Danau Toba

Medan (04/10/2025) – Komisi XIII DPR RI resmi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelesaikan konflik agraria berkepanjangan antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masyarakat adat di kawasan Danau Toba. Pembentukan tim ini merupakan hasil konkret Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Hotel Grand City Hall, Medan, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, H. Sugiat Santoso, dan dihadiri 15 anggota DPR RI, jajaran KemenHAM RI, Komnas HAM, LPSK, delapan bupati di wilayah Toba, serta direksi PT TPL.

Konflik antara PT TPL dan masyarakat adat telah berlangsung lama dan menimbulkan dampak serius. Warga melaporkan adanya penangkapan, pembakaran rumah serta kendaraan, hingga hilangnya akses terhadap lahan yang menjadi sumber penghidupan turun-temurun. Sementara itu, manajemen PT TPL menegaskan perusahaan beroperasi berdasarkan konsesi resmi sejak 1992 dan mengklaim telah menjaga keseimbangan lingkungan.

Komisi XIII DPR RI menyampaikan empat rekomendasi utama dalam penanganan konflik ini. Pertama, TGPF akan dipimpin oleh KemenHAM RI bersama Komnas HAM dan LPSK. Kedua, penanganan dilakukan berbasis dialog HAM tanpa diskriminasi dan represi. Ketiga, aparat diminta menghindari penggunaan kekerasan berlebihan. Keempat, akses jalan yang sempat ditutup harus segera dibuka. Kepala Kanwil KemenHAM Sumut, Dr. Flora Nainggolan, menegaskan kesiapan pihaknya memetakan dan menyelesaikan persoalan secara efektif.

Staf Khusus KemenHAM RI, Yosua Sampoerna, menekankan bahwa prinsip HAM harus menjadi fondasi dalam praktik bisnis. Ia meminta perusahaan mengedepankan aspek HAM dalam operasionalnya serta menghormati korban. Ia juga mengusulkan pembentukan panitia khusus agraria serta peraturan daerah terkait penguatan lembaga adat di tingkat provinsi. Kehadiran delapan bupati dari Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Toba, Simalungun, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, dan Pakpak Bharat menunjukkan kesungguhan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.