Jakarta (19/12/2025) – Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI), Novita Ilmaris, secara resmi melantik Bob Ronald Fretsy Sagala sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula KemenHAM RI, Jakarta, pada Jumat (19/12).
Dalam arahannya, Novita menekankan pentingnya implementasi Rencana Strategis (Renstra) KemenHAM RI Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan. Ia menyampaikan bahwa Renstra tersebut disusun secara faktual sesuai dengan tugas dan fungsi KemenHAM RI, termasuk rencana kehadiran KemenHAM RI di 38 provinsi di seluruh Indonesia. “Dalam Renstra ini, kita tidak bermimpi, tetapi berbicara secara faktual sesuai mandat KemenHAM,” ujar Novita.
Selain itu, Novita menyampaikan rencana penguatan struktur organisasi, antara lain peningkatan fungsi pembelaan HAM menjadi Unit Kerja Eselon I (UKE I), serta transformasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) HAM. “Saya harapkan apa yang telah kita susun bersama, sesuai amanat Menteri HAM dan Wakil Menteri HAM beserta para pimpinan tinggi, bisa kita wujudkan lebih cepat sebelum 2029,” harap Novita.
Novita juga mengingatkan bahwa jabatan manajerial merupakan kerja tim yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam memberdayakan jajarannya. Ia meminta Kepala Biro yang baru untuk mampu membagi tugas, melakukan pengawasan, pengendalian, serta pembinaan secara berkelanjutan sebagai bagian dari siklus manajerial.
Dalam kesempatan yang sama, Novita menyampaikan apresiasi kepada Muhammad Dimas Saudian yang telah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama. Ia berharap capaian yang telah diraih dapat dilanjutkan dengan dukungan tim yang solid, serta disertai upaya pengkaderan calon pimpinan ke depan sebagai indikator keberhasilan kepemimpinan.
Sebagai bagian dari modernisasi birokrasi, Novita menegaskan komitmen KemenHAM RI dalam penerapan sistem merit dengan dukungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). KemenHAM RI akan memanfaatkan aplikasi Manajemen Talenta dan sistem informasi kepegawaian terintegrasi untuk mewujudkan satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang objektif, transparan, dan akuntabel.
Untuk diketahui, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama yang baru dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yang dimulai sejak 10 Oktober 2025. Seleksi tersebut meliputi tahapan administrasi, penelusuran rekam jejak, tes kesehatan, seleksi kompetensi bidang, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, hingga wawancara akhir, yang diikuti oleh 10 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga. Proses seleksi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel hingga terpilih satu pejabat definitif yang masuk penetapan dan pengangkatan pada 19 Desember 2025.