Nominasi Presiden Dewan HAM PBB, Jimly Asshiddiqie Apresiasi Diplomasi Kemenlu dan Menteri HAM

Jakarta (24/12/2025) – Tokoh Hak Asasi Manusia Jimly Asshiddiqie memberikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia terpilih sebagai Nominasi Kelompok Asia-Pasifik menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) Tahun 2026. Indonesia meraih kemenangan berdasarkan hasil pemungutan suara dengan perolehan 34 suara, mengungguli Thailand yang memperoleh 7 suara, disertai 2 suara tidak sah dan 4 suara abstain.

“Saya ucapkan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai bagian dari Nominasi Presiden Dewan HAM PBB Tahun 2026. Selamat dan sukses untuk misi diplomatiknya bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM),” ujar Jimly dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/12).

Jimly menyatakan bahwa capaian ini sejalan dengan komitmen Menteri HAM Natalius Pigai bersama Kemenlu yang sejak awal bertekad merebut posisi strategis tersebut guna mempersiapkan Indonesia menjadi pemimpin dunia pada 2045. Menurutnya, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi dan peran Indonesia dalam diplomasi HAM global.

“Semoga dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Kemenlu dan KemenHAM dapat mendorong dialog dan kerja sama dengan seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” harap Jimly.

Sementara itu, dalam keterangan dari Kemenlu, penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik terhadap Indonesia. Nominasi ini direncanakan akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 mendatang. Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.

Lebih lanjut, Kemenlu melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa amanah ini akan dijalankan Indonesia dengan kepemimpinan yang adil dan mengedepankan perlindungan HAM bagi semua kelompok.

“Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama, serta bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” ujar Sugiono.

Menteri HAM Natalius Pigai melalui pidatonya pada Peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 yang lalu menyatakan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB membuka peluang lahirnya berbagai konvensi internasional baru di bidang HAM. Ia menilai masih terdapat kekosongan instrumen internasional terkait isu-isu strategis seperti lingkungan hidup, korupsi, dan pemilihan umum yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia.

“Kami komunitas hak asasi manusia ini tahu, ketika menjadi Presiden Dewan HAM PBB, tingkat kepemimpinan ada di tangan kita. Banyak konvensi yang dapat kita hasilkan,” ujar Pigai.

Pigai menambahkan, jika Indonesia mampu melahirkan berbagai konvensi HAM tersebut, maka Indonesia akan berperan penting dalam mengubah tatanan dunia ke arah yang lebih baik melalui perjuangan menegakkan hak asasi manusia. Langkah ini, menurutnya, harus diperkuat dengan pembangunan peradaban dan penghargaan kepada para tokoh pejuang HAM agar Indonesia benar-benar menjadi representasi kepemimpinan moral di tingkat global.