Wakili Delegasi Indonesia Dalam AHRD ke-7, Wamen HAM Dorong ASEAN Tangani Penipuan Online Secara Kolektif dan Perkuat Kepemimpinan HAM Kawasan

Jakarta (17/11/2025) — Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam ASEAN Human Rights Dialogue (AHRD) ke-7 yang berlangsung di Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (17/11). Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN serta observer dari Komisi Nasional HAM, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan universitas dari berbagai negara di kawasan.

Dalam sambutannya, Mugiyanto menegaskan bahwa penipuan online (online scamming) yang terkait dengan praktik perdagangan manusia merupakan isu mendesak yang harus mendapatkan perhatian serius seluruh negara ASEAN. Ia menyoroti maraknya judi online dan berbagai bentuk penipuan digital lintas negara. “Jika diabaikan, masalah ini akan terus menghancurkan banyak sekali kehidupan dan mengikis moral masyarakat kita, sehingga mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang serius,” tegasnya.

Mugiyanto menambahkan bahwa sifat kejahatan digital yang transnasional membuat tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapinya secara sendirian. Karena itu, ia menekankan perlunya respon kolektif melalui kerja sama yang lebih kuat di tingkat ASEAN. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan Indonesia dalam isu HAM kawasan, terutama di tengah perubahan drastis peran Amerika Serikat yang kini cenderung lebih apatis dalam isu HAM global di bawah Presiden Donald Trump. Perubahan konstelasi global tersebut ia rasakan langsung dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-59 pada Juni 2025, di mana pimpinan Dewan HAM dan Wakil Komisioner Tinggi HAM PBB mendorong Indonesia mengambil peran lebih besar karena rekam jejak panjang sejak Konferensi Asia-Afrika dan Deklarasi Bandung 1955.

Menindaklanjuti meningkatnya ekspektasi internasional tersebut, Mugiyanto mengumumkan rencana Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) untuk menyelenggarakan Forum HAM ASEAN tahun depan. Forum ini akan mengundang kementerian bidang hukum dan HAM dari seluruh negara ASEAN sebagai wadah memperkuat dialog kebijakan, bertukar praktik baik, dan meningkatkan aksi kolektif di bidang HAM. Inisiatif tersebut diharapkan mampu membentuk kawasan ASEAN yang lebih solid dan berperan sebagai pemimpin global dalam promosi dan pemajuan HAM.