Wamen HAM: HAM Harus Jadi Prinsip Utama dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional

Mamuju (28/04/2026) — Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, menegaskan pentingnya menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Sinergi Lintas Sektor Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha, Mamuju, Selasa (28/04).

Dalam paparan yang bertajuk “HAM untuk Bangsa”, Mugiyanto menjelaskan bahwa pengarusutamaan HAM sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN dan RPJMN 2025–2029, termasuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. “Seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bergerak selaras dalam menjadikan HAM sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan dan praktik penyelenggaraan negara,” tegas Mugiyanto.

Lebih lanjut, ia menguraikan penerapan HAM secara konsisten akan memberikan dampak berantai yang positif. Menurutnya, penghormatan terhadap HAM akan meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan kepastian hukum, yang pada akhirnya mendorong stabilitas sosial serta membentuk iklim usaha dan investasi yang berkelanjutan di Indonesia.

KemenHAM, lanjutnya, terus memperkuat landasan regulasi melalui optimalisasi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh daerah, termasuk Sulawesi Barat, memiliki visi yang sama dalam mengarusutamakan HAM demi mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, menyampaikan bahwa indeks demokrasi di daerahnya terus meningkat, termasuk dalam perlindungan hak masyarakat adat. Pemerintah juga memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil serta mendorong pembangunan infrastruktur jalan, meski masih menghadapi keterbatasan anggaran di sejumlah daerah seperti Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, dan Majene.

Selain itu, pemerintah daerah tengah menangani persoalan perkebunan sawit seluas 829 hektare yang masuk kawasan hutan lindung. Program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan sekitar 70–80 persen, sementara Koperasi Merah Putih mencapai 75 persen. Pemerintah juga terus memperkuat ketahanan pangan dan berharap kerja sama lintas kementerian dapat semakin ditingkatkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Adapun Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan HAM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 dan Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sekaligus mengacu pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles/UNGPs) yang menekankan tiga pilar utama: to protect, to respect, dan to remedy. “Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha dalam penerapan Prinsip-Prinsip HAM, serta difokuskan juga pada upaya penyamaan persepsi terhadap draft instrumen kebijakan Penilaian Kepatuhan HAM bagi masyarakat dan komunitas,” jelas Munafrizal.

Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Maklumat yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Barat bersama para bupati dari Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar, serta Wamen HAM Mugiyanto sebagai bentuk komitmen bersama dalam penguatan pelaksanaan HAM di daerah. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan maklumat lintas vertikal oleh sejumlah instansi, termasuk Kantor Wilayah Kementerian HAM, Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat.

Komitmen serupa juga diperkuat melalui keterlibatan perguruan tinggi, seperti Universitas Sulawesi Barat, Universitas Muhammadiyah Mamuju, dan Universitas Tomakaka Mamuju, serta unsur masyarakat yang diwakili Forum Kerukunan Umat Beragama, APINDO Sulawesi Barat, dan tokoh adat Mamuju. Dalam keynote speech-nya, Wamen HAM Mugiyanto menyampaikan optimismenya terhadap perkembangan Sulawesi Barat. Ia mengaku mendapatkan energi positif dari generasi muda, khususnya saat berdialog di lingkungan kampus, yang dinilainya kritis, berani bertanya, dan aktif memberikan masukan berbasis data terhadap kebijakan pemerintah.