Wamen HAM: Setiap Rupiah Anggaran dan Aset Negara Harus Dukung Pemajuan HAM

Jakarta (26/01/2026) – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap aset negara harus digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung mandat konstitusional Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM). Hal tersebut disampaikan Mugiyanto saat membuka kegiatan Sinkronisasi Inventarisasi Gabungan Data Aset dan Pelaporan Keuangan (SIGAP) KemenHAM RI yang digelar di Jakarta, Senin (26/01).

“Melalui proses pemutakhiran data yang akurat, tertib, dan tepat waktu, kita memastikan bahwa laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya, dapat dipertanggungjawabkan, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujar Mugiyanto.

Ia menekankan bahwa rekonsiliasi data antara unit Eselon I dan kantor wilayah menjadi kunci utama dalam menjamin kesesuaian data, ketepatan penyajian laporan, serta kelancaran proses konsolidasi laporan keuangan kementerian secara menyeluruh. Ketelitian pada tahap ini, menurutnya, sangat menentukan kualitas laporan keuangan KemenHAM RI di tingkat nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Mugiyanto juga mengapresiasi capaian kinerja KemenHAM RI sepanjang tahun anggaran 2025. Sebagai kementerian yang relatif baru, jajaran satuan kerja pusat dan kantor wilayah berhasil mencatatkan realisasi anggaran sebesar 98,39 persen. Capaian ini diperkuat dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 94,36 serta Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3,8, melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,1.

“Capaian ini merupakan bukti nyata dari kedisiplinan, kematangan perencanaan, serta kerja keras kolektif seluruh jajaran,” jelasnya.

Mugiyanto juga memberikan penghargaan kepada lima kantor wilayah dengan capaian IKPA terbaik, yakni Kantor Wilayah Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun 2026, sekaligus menjadi inspirasi bagi satuan kerja lainnya.

“Apresiasi ini tidak hanya didasarkan pada hasil dan output kerja yang dilaporkan secara internal, tetapi juga pada testimoni serta penilaian positif dari para mitra dan pemangku kepentingan di berbagai daerah yang saya dengar dan baca secara langsung,” sambungnya.

Lebih lanjut, Mugiyanto menegaskan bahwa keberhasilan tidak lagi semata diukur dari tingginya realisasi anggaran, melainkan dari kualitas output dan outcome yang memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap program kementerian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.

Untuk itu, ia meminta Sekretaris Jenderal KemenHAM RI Novita Ilmaris agar memberikan arahan teknis kepada seluruh satuan kerja guna memastikan output program benar-benar tercapai dan berdampak langsung pada P5HAM, serta mendorong peningkatan nilai IKPA dan IPA secara konsisten melalui perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas.

Ia juga berpesan kepada Inspektur Jenderal KemenHAM RI Farid Junaedi agar memperkuat aspek pengawasan guna memastikan pengelolaan keuangan dan aset berjalan secara akuntabel, patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat. “Dengan pengawasan yang optimal, potensi risiko dapat dimitigasi sejak dini sehingga kualitas pelaporan keuangan dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Mugiyanto berharap kegiatan SIGAP dapat mengoptimalkan sinkronisasi data aset dan keuangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih adil, bermartabat, dan semakin menghormati hak asasi manusia melalui tata kelola keuangan negara yang akuntabel.