Indonesia Angkat Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo pada Sidang Dewan HAM PBB

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: SEK.4-HM.01.07-508/III/2026

INDONESIA ANGKAT MAKAN BERGIZI GRATIS PRESIDEN PRABOWO PADA SIDANG DEWAN HAM PBB

Jenewa, 12 Maret 2026

Pemerintah Indonesia menyelenggarakan side event bertajuk “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia: Investasi Berbasis Hak Asasi Manusia (Indonesia’s Free Nutritious Meal Program: A Rights-Based Investment in Human Dignity)” di sela Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) Sesi ke-61 di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss, pada Kamis (12/3).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia II untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, yang menegaskan pentingnya upaya kolektif masyarakat internasional dalam memastikan akses anak-anak terhadap pangan bergizi sebagai bagian dari pemenuhan HAM dan investasi jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, selaku panelis asal Indonesia memaparkan capaian Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025.

Hingga Maret 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui melalui lebih dari 24.000 fasilitas layanan di seluruh Indonesia.

Indonesia menjelaskan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan status gizi generasi saat ini dan mendatang, sekaligus mendukung partisipasi serta kualitas pembelajaran di sekolah. Program ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang melalui penciptaan generasi yang lebih sehat dan produktif.

Selain itu, dari sisi ekonomi program MBG juga memberikan dampak signifikan dengan menciptakan lebih dari satu juta lapangan kerja serta melibatkan sekitar 35.000 pemasok pangan, termasuk koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Munafrizal Manan juga menekankan bahwa program MBG memiliki dimensi penting dalam pemajuan HAM, khususnya terkait pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta standar hidup yang layak.

Kementerian HAM RI turut berperan dalam memantau implementasi program tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar HAM di Indonesia.

Side event ini juga menghadirkan sejumlah panelis internasional, antara lain perwakilan dari Food and Agriculture Organization (FAO), World Food Programme (WFP), serta perwakilan tetap Perancis, Kuba, dan Finlandia untuk PBB di Jenewa.

Para panelis menyampaikan apresiasi terhadap langkah Indonesia dalam mengembangkan program makan bergizi skala nasional serta menilai inisiatif tersebut sebagai contoh praktik baik dalam mengintegrasikan kebijakan sosial, pembangunan ekonomi, dan pemajuan HAM.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan berbagai negara serta organisasi masyarakat sipil yang mengikuti jalannya diskusi mengenai penguatan hak atas pangan sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Nomor Siaran Pers

Kepala Biro Umum, Protokol, dan Humas

Kementerian Hak Asasi Manusia

Pungka M. Sinaga

Website: www.kemenham.go.id

Instagram: @kementerian_ham

Tiktok: kementerianham

Facebook: Kementerian Hak Asasi Manusia

Email: [email protected]

Call Center: 150145